nu

Tolak Full Day School, Ini Tiga Poin Instruksi PBNU ke Daerah

BANDAR LAMPUNG - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan  surat instruksi kepada  seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Lembaga, dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, terkait dengan penolakan kebijakan Full Day School (FDS)

Dalam surat bernomor 1460/C.I.34/08/2017 ini, PBNU menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Konsentrasi kebijakan tersebut cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Sedangkan penguatan tidak bisa secara merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Baik dan buruknya karakter peserta didik tidak linier dan tidak ditentukan dengan lama durasinya di lingkungan sekolah.

PBNU juga menilai kebijakan sekolah lima hari/delapan jam belajar akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah. Padahal selain Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancam eksistensinya.

Semua pertimbangan ini selanjutnya menjadi pijakan PBNU dan menginstruksikan seluruh organisasi sayap NU melaksanakan tiga poin.

Pertama, melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pendidikan di madrasah

Kedua, Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Ketiga, melakukan upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan madrasah diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Surat instruksi tersebut ditandatangani langsung oleh Rois Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin, Katim Aam PBNU, KH Yahya C Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini tertanggal 7 Agustus 2017. (Sunarto)

Beritahu temanmu dengan membagikannyaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on VKShare on YummlyShare on StumbleUponShare on RedditPin on PinterestEmail this to someoneDigg this